UNDAS.ID, Denpasar – Dalam upaya memperkuat sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih efisien dan berkeadilan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Laut (Tala) bersama Samsat Tala dan Polres Tala melakukan studi komparasi ke UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Denpasar, Provinsi Bali, Rabu (31/7/2025).
Studi yang dipusatkan di Kota Denpasar ini fokus menggali berbagai strategi pengelolaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang selama ini dikenal sangat efektif di Bali.
Suasana diskusi berlangsung hangat dan terbuka. Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah bagaimana Bali mampu mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui sistem berbasis data, inovasi layanan, hingga kolaborasi lintas sektor.
“Kami ingin memahami secara langsung bagaimana pengelolaan opsen PKB dan BBNKB dilakukan, terutama dalam hal inovasi pelayanan dan optimalisasi penerimaan daerah,” ujar Kabid Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah Bapenda Tala, Iswahyudoto, .
Dari pihak tuan rumah, IGN Rai Dharma, Kasubbid Pelayanan Bapenda Kota Denpasar, menjelaskan secara rinci sistem tata kelola pajak kendaraan yang diterapkan di Bali. Ia menyoroti pentingnya big data sebagai tulang punggung pelayanan dan pengawasan, serta strategi berbagi informasi antar kabupaten/kota yang dinilai sangat efektif dalam menghindari kebocoran data.
“Sinergi data menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan,” ungkapnya.
Tak hanya soal teknologi dan sistem, studi ini juga menyingkap mekanisme pengalihan Dana Bagi Hasil (DBH) ke dalam skema opsen, yang dianggap lebih adil dan terukur. Strategi subsidi silang melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) antar daerah pun dibahas sebagai solusi atas ketimpangan potensi pendapatan daerah.
Pembahasan lain yang cukup mendapat perhatian adalah pengelolaan opsen di sektor pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), termasuk bagaimana sistem cost sharing dan perjanjian kerja sama antar instansi menjadi kunci efektivitas di lapangan.
Langkah studi ini merupakan bagian dari komitmen Bapenda Tala dalam memperkuat kapasitas aparatur sekaligus menyiapkan sistem pajak daerah yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data, agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan. (red)
