
UNDAS.ID – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong penguatan komunikasi dengan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan untuk memberikan pemahaman mengenai tradisi berladang masyarakat adat. Langkah ini dinilai penting agar aktivitas pertanian tradisional yang dijalankan secara turun-temurun tidak disalahartikan sebagai praktik pembakaran lahan ilegal.
Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan, mengatakan upaya tersebut telah dibahas melalui audiensi antara pengurus DAD Kaltim dan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan di Samarinda, Rabu (18/11/2026).
Hal itu disampaikan Viktor setelah mengikuti Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis (19/11/2026) sore.
Ia menjelaskan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut surat resmi yang sebelumnya disampaikan DAD Kaltim untuk membuka komunikasi dan koordinasi terkait persoalan masyarakat adat, terutama aktivitas pertanian tradisional dengan sistem berladang.
Dalam pertemuan tersebut, DAD Kaltim diwakili Sekretaris Umum Hendrik Tandoh, bersama sejumlah pengurus dan perwakilan majelis adat, termasuk unsur masyarakat adat Kutai dan Banjar. Viktor tidak dapat hadir karena sedang tidak berada di tempat.
Menurut Viktor, salah satu hal yang dibahas adalah potensi persoalan hukum yang dihadapi masyarakat ketika menjalankan tradisi berladang. Aktivitas yang telah dilakukan secara turun-temurun dikhawatirkan dapat dipersepsikan sebagai tindakan pembakaran lahan ilegal apabila tidak dipahami berdasarkan karakteristik praktik adat.
“Karena itu, yang Kami komunikasikan dengan Gakkum adalah, bagaimana ke depan tidak terjadi hal-hal yang dalam tanda petik merupakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat, yang memang menjalankan sistem pertanian berladang secara adat,” ucapnya.
“Tetapi jangan pula praktik tersebut dijadikan modus untuk melakukan pelanggaran, dan inilah pentingnya kita menjelaskan kepada Gakkum seperti apa kategori berladang secara adat, sehingga mereka juga bisa memahami dan membedakannya,” ujar Viktor.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap tradisi masyarakat adat harus tetap berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum kehutanan dan lingkungan. Karena itu, diperlukan pemahaman bersama mengenai karakteristik perladangan tradisional, termasuk batasan aktivitas yang diperbolehkan dan tindakan yang masuk kategori pelanggaran.
Viktor juga menyambut positif rencana Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, untuk melakukan kunjungan balasan ke Sekretariat DAD Kaltim.
Menurutnya, pertemuan tersebut dapat menjadi ruang untuk memperdalam pembahasan sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara aparat penegak hukum dan masyarakat adat.
“Kami tentu siap menerima kapan pun pihak Gakkum ingin berkunjung ke Sekretariat DAD Kaltim sebagai balasan atas audiensi yang sudah kami lakukan, dan Saya pikir itu merupakan hal yang baik, karena komunikasi seperti ini perlu terus dibangun agar persoalan masyarakat adat bisa dibicarakan bersama, dan mendapatkan pemahaman yang sama,” jelasnya.
Selain membangun komunikasi di tingkat daerah, Viktor turut menyoroti pengujian ketentuan perundang-undangan terkait larangan pembakaran lahan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Perkembangan tersebut juga menjadi perhatian DAD Kaltim karena berkaitan dengan kepastian hukum bagi masyarakat yang menjalankan tradisi berladang.
Ia menyinggung upaya yang dilakukan sejumlah pihak dari Kalimantan Utara (Kaltara) dalam pengujian aturan tersebut. Menurutnya, masyarakat adat perlu dilibatkan secara langsung agar pengalaman dan kondisi faktual mengenai praktik perladangan tradisional dapat menjadi bagian dari pembahasan.
Viktor menilai, keterlibatan komunitas adat penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai tradisi berladang, termasuk bagaimana aktivitas tersebut dijalankan dan dampak penerapan aturan terhadap kehidupan masyarakat.
“Secara Nasional, persoalan aturan mengenai larangan membakar lahan ini juga sedang menjadi perhatian, melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi, dan apa yang Kami lakukan di Kaltim sebenarnya memiliki keselarasan dengan persoalan yang diperjuangkan masyarakat di Kaltara,” terangnya.
“Karena itu, masyarakat adat harus dilibatkan agar kondisi dan praktik berladang yang sebenarnya bisa dijelaskan secara langsung,” pungkasnya.
(red)