UNDAS.ID – Penyelesaian persoalan tidak selalu harus berakhir di meja pengadilan. Di Kalimantan Timur, mekanisme hukum adat kembali didorong sebagai ruang untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan mencari jalan keluar melalui musyawarah.
Semangat itulah yang melandasi pelaksanaan Musyawarah Adat Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) di Gedung Kementerian Koordinator (Kemko) 1, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (14/11/2026).
Mengusung tema “Pemulihan Ketenteraman dan Keseimbangan Adat”, forum ini menjadi bagian dari rangkaian upaya penyelesaian persoalan yang berkembang antara masyarakat Bukit Tengkorak dan pihak Otorita IKN.
Menjelang pelaksanaan, jajaran DAD Kaltim terlebih dahulu menggelar gladi bersih di lokasi kegiatan pada Jumat (13/11/2026) sore. Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan tertib, sekaligus menyelaraskan tugas dan tanggung jawab setiap unsur yang terlibat.
Sekretaris Umum DAD Kaltim, Hendrik Tandoh, mengatakan gladi bersih mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pembukaan, laporan panitia, sambutan Ketua Umum, hingga prosesi tepung tawar.
Menurutnya, persiapan secara umum telah berjalan baik. Seluruh perangkat kegiatan juga sudah memahami peran masing-masing, meskipun dua anggota Majelis Hakim Adat diperkirakan belum dapat hadir karena kondisi kesehatan.
“Geladi bersih ini, dilakukan supaya pelaksanaan besok benar-benar mantap. Dari yang kita lihat hari ini sudah bagus dan semua sudah memahami tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. Untuk persiapan sudah matang, tinggal Kita lihat pelaksanaannya besok,” ujar Hendrik.
Prosesi tepung tawar nantinya melibatkan Majelis Hakim Adat dari sejumlah unsur, yakni Kutai, Paser, Banjar, dan Dayak. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi simbol kebersamaan dalam keberagaman tradisi adat yang hidup di Kalimantan Timur.
Namun, perhatian utama dalam musyawarah kali ini berada pada upaya mencari penyelesaian persoalan melalui mekanisme adat. Hendrik menjelaskan, tema yang diangkat menjadi landasan untuk membahas persoalan dengan mengedepankan objektivitas dan kebersamaan.
“Tujuannya agar persoalan yang terjadi saat ini bisa diselesaikan dengan baik dan objektif, tanpa ada pihak yang merasa tersakiti,” jelasnya.
Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan, menerangkan bahwa musyawarah tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya penyelesaian persoalan yang berkembang antara masyarakat dan Otorita IKN.
Forum ini menjadi kelanjutan dari sejumlah kegiatan dan kunjungan DAD Kaltim ke kawasan Bukit Tengkorak. Musyawarah kali ini juga menjadi tahapan akhir untuk membacakan hasil musyawarah dalam proses penyelesaian persoalan tersebut.
Untuk memastikan proses berlangsung terbuka, berbagai pihak terkait telah diundang. Di antaranya Kepala Otorita IKN, para deputi, masyarakat Bukit Tengkorak, Forkopimda Kaltim, tokoh adat, perwakilan Kesultanan Paser, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), DAD kabupaten/kota, hingga Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT).
Viktor berharap forum tersebut dapat menjadi contoh bahwa penyelesaian persoalan di tengah masyarakat memiliki ruang lain di luar jalur pengadilan, yakni melalui musyawarah adat.
“Harapan Kami, kegiatan besok bisa menjadi contoh bagi masyarakat Kaltim bahwa, penyelesaian permasalahan tidak hanya melalui pengadilan,” tuturnya.
“Musyawarah adat juga dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan lintas suku, lintas agama, lintas etnis, maupun lintas kepentingan. Saya pikir musyawarah adat merupakan salah satu solusi yang baik,” ungkapnya.
Meski mengedepankan musyawarah, Viktor menegaskan bahwa forum tersebut bukan pertemuan biasa. Ada tata tertib khusus yang harus dipatuhi seluruh peserta, termasuk ketentuan mengenai pihak yang memiliki kewenangan menyampaikan pendapat.
Hak berbicara dan memberikan suara, menurutnya, berada pada pihak yang mendapatkan kesempatan atau perintah dari Majelis Hakim Adat. Aturan tersebut diperlukan agar jalannya musyawarah tetap terarah dan setiap tahapan dapat berlangsung sesuai ketentuan.
“Ini bukan musyawarah biasa, karena ada tata tertib yang harus dipatuhi, dan tidak semua orang memiliki hak bicara. Hanya pihak yang diperintahkan oleh hakim yang memiliki hak untuk menyampaikan suara,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang hadir menghormati aturan persidangan adat serta menjaga suasana tetap kondusif selama kegiatan berlangsung.
“Saya berharap semua pihak dapat menjaga ketertiban, keseimbangan, dan kondusivitas selama musyawarah berlangsung,” tutup Viktor.
Di tengah persiapan tersebut, komunikasi antara DAD Kaltim dan Otorita IKN juga terus dibangun. Usai gladi bersih, jajaran DAD Kaltim menghadiri jamuan makan malam bersama Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono.
Dalam kesempatan itu, Basuki didampingi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, serta Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol. Edgar Diponegoro, bersama jajaran Otorita IKN.
Pertemuan tersebut berlangsung menjelang pelaksanaan Musyawarah Adat DAD Kaltim. Komunikasi ini diharapkan dapat memperkuat ruang dialog antara masyarakat adat dan Otorita IKN, seiring upaya mencari penyelesaian persoalan melalui mekanisme adat.
Kini, perhatian tertuju pada jalannya musyawarah. Lebih dari sekadar agenda kelembagaan, forum ini membawa harapan agar perbedaan kepentingan dapat dibicarakan secara terbuka, dengan tetap menghormati tata tertib, nilai adat, dan keseimbangan kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur.
(red)
