UNDAS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya berbicara tentang gedung pemerintahan, jalan, dan infrastruktur modern. Di tengah perubahan besar kawasan tersebut, kebudayaan lokal juga mendapat ruang untuk tumbuh dan tetap terjaga.
Komitmen itu ditandai dengan peresmian Kantor Sekretariat Bersama Kebudayaan Kalimantan Timur (Kaltim) oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di kawasan IKN, Sabtu (14/11/2026).
Fasilitas tersebut disiapkan sebagai rumah koordinasi bagi lembaga adat, kesultanan, dan Majelis Hakim Adat untuk memperkuat komunikasi serta kerja sama dalam menjaga warisan budaya daerah.
Peresmian berlangsung setelah pelaksanaan Musyawarah Adat Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim di Gedung Kementerian Koordinator (Kemko) 1 IKN. Kegiatan itu turut disaksikan perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim.
Kepala OIKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, mengatakan penyediaan sekretariat bersama merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal di tengah pembangunan ibu kota negara.
Menurutnya, pembangunan IKN tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur dan kawasan perkotaan. Kearifan lokal serta keberagaman budaya masyarakat yang telah tumbuh di Kaltim juga harus mendapat perhatian.
“Otorita IKN tidak hanya membangun kota dan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan kearifan lokal,” ucapnya, di sela kegiatan peresmian Kantor Sekretariat Bersama Kebudayaan Kaltim.
Basuki menilai upaya menjaga kebudayaan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Keterlibatan para budayawan, lembaga adat, dan seluruh unsur kebudayaan menjadi bagian penting agar pelestarian budaya dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Hal itu tidak mungkin Kami kerjakan sendiri, sehingga harus melibatkan seluruh budayawan dan unsur kebudayaan yang ada di Kaltim,” lanjutnya.
Ia berharap sekretariat tersebut menjadi ruang bersama untuk mempertemukan berbagai gagasan dan mengoordinasikan kegiatan kebudayaan.
“Dan, Sekretariat ini menjadi rumah bersama untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan,” ujar Basuki.
Dukungan tersebut disambut positif oleh Sekretaris Umum DAD Kaltim, Hendrik Tandoh. Ia menjelaskan, pembentukan sekretariat bersama merupakan hasil komunikasi dan kesepakatan antara DAD Kaltim, Majelis Kesultanan, serta sejumlah lembaga adat di Kaltim.
Keberadaannya diharapkan tidak berhenti sebagai fasilitas perkantoran. Lebih jauh, sekretariat akan menjadi tempat mengoordinasikan berbagai agenda adat dan kebudayaan, mulai dari rembuk budaya, pelaksanaan ritual adat, hingga pembahasan usulan regulasi adat yang dapat diperjuangkan melalui peraturan daerah.
“Alhamdulillah, setelah kegiatan musyawarah adat, Kita juga mendapatkan fasilitas sekretariat bersama dari Otorita IKN, dan ini merupakan hasil komunikasi dan kesepakatan bersama antara DAD Kaltim, Majelis Kesultanan, serta lembaga adat lainnya. Nantinya tempat ini menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan adat dan kebudayaan di Kaltim,” ungkap Hendrik.
Ia menambahkan, pengoperasian sekretariat akan dipersiapkan secara bertahap. Sejumlah hal masih perlu ditata, termasuk pembentukan personel, struktur organisasi, dan penyusunan agenda kerja.
Berdasarkan kesepakatan bersama, Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan, dipercaya memimpin Sekretariat Bersama Kebudayaan Kaltim.
Kepengurusan nantinya akan melibatkan perwakilan Majelis Kesultanan, Lembaga Adat Paser, Banjar, Dayak, serta unsur lembaga adat lainnya. Dengan keterlibatan berbagai unsur tersebut, sekretariat diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang merepresentasikan keberagaman kebudayaan di Kaltim.
Di tempat yang sama, Viktor menjelaskan bahwa sekretariat tersebut merupakan bagian dari Sekretariat Majelis Adat dan Budaya Nusantara Indonesia (MADANI). Sebelum peresmian, sejumlah perwakilan lembaga adat telah menggelar pertemuan untuk membahas arah program dan pengelolaan sekretariat.
Ia menyebut kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai amanah sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan bersama. Menurutnya, keberadaan kantor membutuhkan pengelolaan organisasi yang jelas, terutama dalam menentukan personel yang akan menjalankan aktivitas sekretariat setiap hari.
“Teman-teman telah menyepakati dan memberikan kepercayaan kepada Saya, untuk memimpin sekretariat ini,” tuturnya.
“Tentu ini merupakan tugas dan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan. Secara teknis nanti akan Kita atur siapa yang berkantor dan menjalankan aktivitas sekretariat setiap harinya,” jelas Viktor.
Viktor mengatakan, penyusunan personalia, struktur kepengurusan, serta program kerja prioritas akan dibahas lebih lanjut setelah rangkaian Musyawarah Adat selesai.
Pengaturan operasional juga menjadi perhatian karena lokasi sekretariat berada di kawasan IKN, sementara sebagian aktivitas organisasi dan lembaga adat berlangsung di Samarinda maupun daerah lain di Kaltim. Karena itu, pembagian tugas dan pola koordinasi diperlukan agar aktivitas sekretariat tetap berjalan efektif.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Kepala OIKN, khususnya Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, atas dukungan fasilitas bagi Majelis Adat dan Budaya Nusantara Indonesia untuk pengembangan kebudayaan di Kaltim.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Otorita IKN, khususnya Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, yang telah menyiapkan fasilitas luar biasa ini,” ungkap Viktor.
“Amanah tersebut, akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan adat dan budaya masyarakat Kaltim,” pungkasnya.
Peresmian sekretariat bersama ini menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antarlembaga adat dan kebudayaan di Kaltim. Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas tersebut benar-benar aktif menjadi ruang pertemuan gagasan, pengembangan program, dan pelestarian tradisi.
Di tengah pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, keberadaan rumah bersama kebudayaan ini membawa pesan bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuannya menjaga identitas dan warisan budaya masyarakat.



