UNDAS.ID, Samarinda – Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) nomor urut 1, Hadi Mulyadi, menilai bahwa gagasan sekolah gratis hingga jenjang Strata 3 (S3) sulit terealisasi. Dalam acara “Bincang Milenial dan Gen Z” bertajuk “Kaltim Berdaulat: Capaian dan Lanjutan” yang berlangsung di Hotel Mesra, Samarinda, pada Rabu (25/9/2024), Hadi menyebutkan bahwa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini yang mencapai Rp 22,19 triliun dalam perubahan, mewujudkan wacana tersebut sangat tidak mungkin dilakukan.
Hadi menjelaskan bahwa APBD Kaltim harus dialokasikan untuk berbagai sektor penting lainnya, seperti infrastruktur dan kesehatan. Memaksakan anggaran untuk pendidikan gratis hingga S3, menurutnya, akan berdampak pada pengurangan dana untuk kebutuhan krusial lainnya. “Coba tanya gubernur seluruh Indonesia, tidak mungkin dengan APBD yang ada. Kaltim harus membangun hal lain, seperti infrastruktur. Kalau dipaksakan, infrastruktur dan kesehatan pasti akan terkena imbasnya,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan di Kaltim sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kaltim mengalokasikan 20 persen APBD untuk sektor pendidikan, di luar program Beasiswa Kaltim Tuntas yang mencapai Rp 1,3 triliun. “Kami tidak pernah mengurangi anggaran pendidikan 20 persen. Beasiswa Kaltim Tuntas di luar itu. Jadi, sudah maksimal,” tegas Hadi.
Selain itu, Hadi Mulyadi juga merespons wacana tentang kesehatan gratis bagi masyarakat. Menurutnya, anggaran kesehatan provinsi sudah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengharuskan alokasi minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Namun, ia menyatakan bahwa kesehatan gratis sepenuhnya tidak mungkin terwujud. Pemerintah daerah akan lebih fokus pada subsidi BPJS untuk masyarakat miskin, dengan subsidi silang yang menghindarkan orang kaya dari layanan gratis.
Hadi juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di kabupaten/kota agar masyarakat tidak perlu berpindah antar wilayah untuk mendapatkan layanan kesehatan tertentu. “Kita benahi faskes agar masyarakat bisa berobat di daerahnya masing-masing tanpa perlu jauh-jauh,” jelasnya.
Dalam acara ini, Hadi turut memuji kontribusi Gubernur Isran Noor dalam bidang pendidikan, termasuk pemberian mobil operasional kepada kepala sekolah di seluruh Kaltim serta pelaksanaan program Beasiswa Kaltim Tuntas yang disebutnya sebagai terbesar dalam sejarah provinsi tersebut. Dengan APBD Kaltim yang jauh lebih kecil dari Jakarta, Hadi menyoroti bahwa provinsi ini mampu memberikan beasiswa sebesar Rp 1,3 triliun dalam lima tahun terakhir. (adv)
