UNDAS.ID, Samarinda – Program Gratispol Kaltim perlahan menunjukkan dampak nyatanya. Tidak hanya menjadi kebijakan populis, beasiswa penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu mulai dibaca sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Dari ruang akademik, apresiasi pun datang.
Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur, Dr. Suriansyah, M.Pd., menilai Gratispol sebagai langkah visioner untuk membawa Kaltim keluar dari ketergantungan pada sektor sumber daya alam. Saat ditemui di ruang kerjanya di Jalan Suwandi, Kota Samarinda, Kamis (5/2/2026), ia menyebut kebijakan tersebut sebagai kelanjutan dari gagasan lama pembangunan berbasis pendidikan.
“Kita perlu mengapresiasi pemerintah provinsi. Gratispol ini adalah bentuk nyata dari keinginan pemerintah sejak dulu untuk memperkuat SDM, supaya Kaltim ke depan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam,” ujarnya.
Berbeda dengan skema beasiswa sebelumnya seperti Beasiswa Kaltim Cemerlang yang bersifat selektif dan berbasis pengajuan, Gratispol Kaltim hadir dengan pendekatan yang lebih inklusif. Hampir seluruh mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Kalimantan Timur kini bisa merasakan manfaatnya.
“Sekarang modelnya beda. Hampir semua anak Kaltim yang kuliah di perguruan tinggi di Kalimantan Timur itu dibiayai. Ini yang membuat animo kuliah meningkat tajam,” jelas Suriansyah.
Dampak kebijakan ini terasa langsung di lingkungan IKIP PGRI Kaltim. Lonjakan jumlah mahasiswa baru menjadi indikator paling nyata. Pada 2024, kampus tersebut menerima sekitar 200 mahasiswa baru. Setahun berselang, jumlah itu melonjak hampir 300 orang.
“Tahun 2024 mahasiswa baru kita sekitar 200 orang. Tahun 2025 naik menjadi hampir 300. Artinya kenaikannya luar biasa, dan itu jelas ada pengaruh Gratispol,” katanya.
Untuk angkatan pertama program Gratispol, IKIP PGRI Kaltim mendapatkan kuota sekitar 255 mahasiswa. Dari angka tersebut, sekitar 200 mahasiswa berhasil direalisasikan. Sisanya belum dapat diproses akibat kendala administratif, seperti batas usia dan kepemilikan KTP Kalimantan Timur.
Meski menilai program ini berjalan baik, Suriansyah tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan teknis, khususnya dalam proses verifikasi data mahasiswa.
“Kendalanya sebenarnya sederhana, pengisian data. Kadang mahasiswa salah mengisi NIK atau data lain, satu angka saja salah bisa bermasalah,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti proses verifikasi yang memakan waktu lama karena dilakukan secara serentak terhadap seluruh perguruan tinggi di Kaltim, sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana.
“Kalau semua perguruan tinggi Kaltim diverifikasi bersamaan, tentu menumpuk. Akhirnya realisasi pembayaran ke kampus jadi terhambat,” tambahnya.
Sebagai solusi, Suriansyah mengusulkan pola verifikasi bertahap dengan pelibatan lebih besar dari pihak kampus.
“Percayakan saja ke kampus. Kalau kami sudah yakin mahasiswa itu layak, kami siap menandatangani pernyataan. Itu bisa jauh lebih cepat,” tegasnya.
Tak berhenti pada implementasi Gratispol, IKIP PGRI Kaltim bahkan tengah menyiapkan langkah lanjutan. Kampus ini mengajukan konsep kuliah gratis total untuk penerimaan mahasiswa baru 2026. Jika disetujui, mahasiswa tidak lagi dibebani biaya pendidikan sejak pendaftaran hingga wisuda.
Bagi Suriansyah, konsep tersebut diharapkan menjadi model percontohan bagi perguruan tinggi lain di Kalimantan Timur. Lebih dari itu, Gratispol bukan sekadar program beasiswa, melainkan fondasi transformasi pendidikan Kaltim menuju masa depan yang bertumpu pada kekuatan manusia, bukan semata kekayaan alam.
“Target kami, mahasiswa datang ke kampus cukup bawa diri saja. Tidak bayar biaya pendaftaran, SPP, skripsi, yudisium, sampai wisuda. Orang tua hanya mikir kos dan makan,” katanya optimistis. (red)
