UNDAS.ID, Samarinda – Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK) telah resmi menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi dan mengganti Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik. Kelompok ini mengkritik kebijakan yang diterapkan oleh Akmal Malik, terutama terkait dengan penanganan beasiswa dan kedaulatan pangan, yang dinilai tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.
Penggagas FSTMK, Selamat Said Sanib, dengan tegas menyatakan bahwa langkah-langkah Akmal Malik dalam mengelola program beasiswa telah mengecewakan banyak pihak, terutama mahasiswa dan orang tua mereka. Program yang seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim, malah mendapat perlakuan yang dianggap tidak tepat dari Pj Gubernur.
“Program beasiswa yang seharusnya menjadi solusi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim, malah mendapatkan penanganan yang kurang tepat dari Pj Gubernur,” ungkap pria biasa disapa Selamat, Jumat lalu (22/3/2024).
FSTMK, yang anggotanya meliputi berbagai lapisan masyarakat seperti mantan birokrat, pengusaha, dan akademisi, merasa bahwa ada kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah provinsi. Mereka menyoroti kurangnya keterlibatan Pj Gubernur dalam menangani masalah lokal, termasuk kasus di Desa Pemaluan, Sepaku.
Di sisi lain, Akmal Malik menegaskan keterbukaannya terhadap masukan dari masyarakat. Mengenai isu penurunan anggaran beasiswa tahun 2024, Akmal menjelaskan bahwa keputusan tersebut di luar kendalinya, tetapi dia berjanji untuk berusaha meningkatkan anggaran beasiswa di tahun-tahun berikutnya.
“Insyaallah tahun depan kita akan berupaya meningkatkan anggaran beasiswa, karena itu merupakan kewenangan kita,” katanya melansir persepsinews.com.
Selain itu terkait rotasi jabatan kepala dinas yang dilakukan oleh Akmal Malik juga menjadi perbincangan. Menurutnya, rotasi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim.
“Sebagai ASN yang bersumpah dan berjanji, kita harus siap menghadapi perubahan demi meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Kasus Desa Pemaluan di Sepaku yang ingin digusur oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi sorotan, namun Akmal Malik menegaskan bahwa hal itu merupakan masalah hukum dan di luar wewenangnya.
“Kita tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain karena itu termasuk dalam ranah hukum,” katanya tegas. (abe)
