UNDAS.ID, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, menyoroti belum tuntasnya persoalan tukar guling aset dan alih fungsi barang milik negara (BMN) antara PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan pemerintah. Ia menilai, berlarut-larutnya proses tersebut tanpa kepastian memperburuk kondisi infrastruktur di daerah. Kata kunci: DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, tukar guling aset, KPC, jalan nasional.
“Menurut saya, kita perlu memastikan sudah sampai di mana proses tukar guling ini. Apakah sudah ada kecocokan antara penilaian DJKN dan Kementerian PUPR? Dan juga antara PUPR dan ATR/BPN terkait luasan wilayah? Kenapa izin prinsip sampai sekarang belum keluar?” ujar Reza, Selasa (10/9/2025).
Politisi muda Gerindra itu menegaskan, perlu ada konsultasi ulang dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan (DJKN), didampingi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) serta KPC, agar persoalan tersebut segera menemukan kepastian.
Selain isu tukar guling, Reza juga mengkritisi lemahnya perencanaan program strategis nasional yang menyentuh Kalimantan Timur pada 2026, khususnya dalam hal perbaikan dan pemeliharaan jalan nasional.
“Selama ini pemerintah hanya fokus membangun. Tapi untuk merawat jalan dan jembatan masih sangat sulit. Padahal masyarakat selalu mengadukan persoalan jalan rusak ke DPR,” tegasnya.
Ia menambahkan, terdapat 169 titik jalan nasional rawan bencana di Kaltim, namun setiap tahun hanya mampu ditangani 10 hingga 15 titik saja.
“Ini sangat miris sekali dan tidak signifikan. Kalau pola ini terus dipertahankan, maka kerusakan besar hanya tinggal menunggu waktu,” jelas Reza.
Reza juga mencontohkan kerusakan jalan di Kilometer 28 Desa Batuah, jalur poros Kutai Kartanegara–Kutai Barat, hingga kawasan pesisir Kukar yang butuh penanganan segera.
“Pencegahan harus jadi prioritas bersama, bukan sekadar menunggu jalan ambruk dulu baru diperbaiki,” pungkasnya. (red)
