UNDAS.ID, Samarinda – Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi agenda strategis yang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Dengan alokasi anggaran 2024 yang telah dirancang untuk berbagai prioritas, implementasi di lapangan menghadapi tantangan yang membutuhkan penanganan segera.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam mempersiapkan Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Progres dan Tantangan di Sektor Bina Marga
Menurut Reza, sektor Bina Marga menunjukkan hasil positif. Dari total ruas jalan sepanjang 771,83 kilometer, sebanyak 82,21 persen sudah dalam kondisi baik. Namun, masih ada 167,02 kilometer jalan yang membutuhkan perhatian mendesak.
“Konektivitas jalan sangat vital untuk aktivitas ekonomi, distribusi logistik, dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama dalam anggaran 2024,” ujar Reza, politisi Partai Gerindra.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan jalan strategis yang menghubungkan pusat ekonomi dengan daerah terpencil untuk mendorong pemerataan pembangunan dan daya saing wilayah.
Pengelolaan Sumber Daya Air yang Belum Optimal
Reza menyoroti operasional Bendungan Marang Kayu yang belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih secara maksimal, terutama untuk masyarakat Kota Bontang. “Bendungan ini memiliki potensi besar, tetapi pengelolaannya perlu dioptimalkan agar manfaatnya lebih terasa,” jelasnya.
Selain itu, Sungai Karang Mumus di Samarinda menjadi sorotan karena sering menyebabkan banjir musiman. Penanganan sungai ini membutuhkan pendekatan terpadu, termasuk rehabilitasi kawasan bantaran sungai dan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan.
Fasilitas Kesehatan yang Perlu Percepatan
Di sektor Cipta Karya, pembangunan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo dan Rumah Sakit AWS mendapat perhatian khusus. Lambatnya progres proyek ini menjadi kekhawatiran karena masyarakat membutuhkan akses layanan medis berkualitas.
“Proyek ini tidak boleh tertunda lebih lama. Fasilitas kesehatan yang memadai adalah indikator kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tegas Reza.
Banjir dan Drainase: Masalah Berulang yang Perlu Solusi Komprehensif
Banjir tahunan yang melanda beberapa wilayah di Kaltim menjadi perhatian utama. Reza menekankan bahwa solusi memerlukan pendekatan holistik, termasuk peningkatan sistem drainase, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diperlukan untuk menciptakan solusi terintegrasi guna meminimalkan dampak banjir.
Evaluasi dan Perencanaan ke Depan
Melihat berbagai tantangan yang ada, Reza menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap perencanaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan proyek. RAPBD 2025 dan Ranwal 2026 harus lebih fokus pada kebutuhan mendesak dan memastikan proyek berjalan sesuai target.
“Evaluasi yang baik memungkinkan kita menyusun strategi yang lebih efektif untuk menyelesaikan proyek infrastruktur secara tepat waktu,” pungkasnya. (Red)
