UNDAS.ID, Samarinda – H. Rusbandi Masdjahri, salah satu tokoh Banjar di Kalimantan Timur (Kaltim), menyampaikan pernyataan terkait situasi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Benua Etam. Ia menegaskan bahwa Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBBKT), sebagai organisasi resmi warga Banjar, bersikap netral dalam ajang Pilkada, baik itu Pilgub, Pilwali, maupun Pilbup.

Rusbandi menyampaikan bahwa warga Banjar bebas menentukan pilihan politiknya, dan jika ada pengurus KBBKT yang terlihat mendukung salah satu calon, itu merupakan sikap pribadi, bukan representasi dari organisasi. “KBBKT sesuai dengan AD/ART tetap netral dalam Pilkada, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Setiap warga Banjar bebas menentukan pilihan mereka,” jelas Rusbandi, beberapa waktu yang lalu.

Ia juga menghimbau agar seluruh warga Banjar di Kaltim turut berperan aktif dalam mensukseskan Pilkada, dengan cara memberikan suara mereka dan menjaga suasana tetap kondusif. “Kami mengajak semua warga Banjar untuk ikut serta dalam Pilkada dan menjaga kedamaian agar Pilkada berjalan dengan baik dan lancar,” tambahnya.

Menanggapi beredarnya video Sultan Banjar yang mengarahkan warga Banjar untuk memilih salah satu pasangan calon dalam Pilgub Kaltim, Rusbandi menyebut bahwa beberapa tokoh Banjar di Kaltim menilai himbauan tersebut dilakukan tanpa koordinasi. “Menurut beberapa tetuha Banjar di Kaltim, video tersebut adalah himbauan yang dilakukan tanpa koordinasi,” ungkap Rusbandi. “Oleh karena itu tetuha Banjar Kaltim berharap bahwa warga Banjar harus bebas menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing,” timpalnya.

Sementara itu, dua pemuda Banjar di Kaltim, Subhan Noor dan Muhammad Abe, menyampaikan keprihatinannya atas video yang memperlihatkan Sultan Banjar mendukung salah satu calon dalam Pilkada Kaltim. Subhan menilai, tindakan tersebut berpotensi memecah belah masyarakat suku Banjar, khususnya yang tinggal di Kaltim.

“Sebagai pemuda Banjar keturunan yang lahir di Samarinda, saya sangat menyayangkan jika organisasi kekeluargaan, ras, atau kesukuan berpihak pada salah satu calon pemimpin dalam Pilkada Kaltim. Hal ini dapat berdampak fatal, membuat masyarakat suku Banjar terkotak-kotak, bahkan memecah belah,” ujar Subhan Noor, Kamis (10/10/2024).

Menurut Subhan, tokoh-tokoh kesukuan yang dihormati oleh masyarakat seharusnya tetap menjaga netralitas, terutama saat menyangkut urusan politik. Ia menambahkan bahwa setiap pernyataan yang mewakili sebuah organisasi suku atau kesultanan sebaiknya dipertimbangkan dengan matang sebelum disebarluaskan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan dampak negatif di kalangan masyarakat.

Subhan juga menyinggung posisi Sultan Banjar yang saat ini menjabat sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota DPR RI dari partai tersebut. “Beliau seharusnya bisa memisahkan antara perannya sebagai anggota partai dan posisinya sebagai Sultan Banjar. Apa yang beliau sampaikan dalam konten video itu lebih bersifat pribadi dan tidak seharusnya mewakili kesultanan,” tegas Subhan.

Muhammad Abe, pemuda Banjar lainnya, turut menyuarakan pandangannya. Ia menyayangkan video tersebut, meski hanya berupa himbauan, karena mengatasnamakan Sultan Banjar dan meminta warga Banjar di Kaltim untuk memilih salah satu calon dalam Pilkada. “Hak politik itu melekat pada individu, jadi seharusnya kalau ingin mendukung, beliau bisa menggunakan atribut partai politiknya,” kata Abe.

Abe menegaskan bahwa masyarakat Banjar di Kaltim memahami posisi Sultan Banjar sebagai politisi PAN dan anggota DPR RI, sehingga mereka menanggapi video tersebut secara politis, bukan sebagai representasi suku Banjar. Ia berharap Pilkada Kaltim tetap berlangsung damai dan menghasilkan pemimpin yang peduli pada daerah.

“Kami harap Pilkada ini berjalan dengan lancar dan damai, serta melahirkan pemimpin yang benar-benar peduli terhadap Kaltim dan warganya,” tutup Abe. (fai)