UNDAS.ID, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim pada Kamis (27/2/2025). Rapat tersebut membahas rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Pemprov Kaltim dalam pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2025.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menekankan pentingnya kelanjutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan daerah lainnya.
“Saya berharap perluasan irigasi untuk sektor pertanian di Kukar dapat segera dibangun oleh Dinas PUPR. Kukar merupakan salah satu lumbung padi di Kaltim, sehingga perlu ada perhatian lebih terhadap pengairan sawah para petani,” ujar Reza.
Prioritas Perbaikan Jalan dan Normalisasi Sungai
Selain sektor pertanian, Reza juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai di beberapa daerah untuk mencegah banjir yang kerap melanda wilayah Kaltim. Ia menegaskan bahwa upaya ini harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan.
Tak hanya itu, Reza juga mendesak percepatan pemeliharaan dan pembangunan jalan provinsi yang hingga kini masih terbengkalai. Menurutnya, infrastruktur jalan yang baik merupakan kunci peningkatan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jalan provinsi yang belum tersentuh pembangunan harus segera ditangani. Infrastruktur ini sangat mendukung aksesibilitas antarwilayah, sehingga berpengaruh langsung terhadap perekonomian warga Kaltim,” jelasnya.
Harapan pada Kepemimpinan Baru
Reza optimistis dengan adanya perhatian serius dari pemimpin baru di Kaltim, pembangunan infrastruktur dapat terealisasi lebih cepat. Ia menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur, khususnya jalan, harus menjadi prioritas demi kesejahteraan masyarakat.
“Itu harus menjadi prioritas. Jalan yang baik akan menunjang ekonomi masyarakat Kaltim, maka ruas jalan provinsi harus segera dibangun,” tegasnya.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pembangunan infrastruktur agar masyarakat dapat menikmati manfaatnya secara langsung, baik dalam bidang ekonomi, transportasi, maupun ketahanan pangan. (red)
