UNDAS.ID, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pendidikan Kaltim melalui peningkatan kompetensi guru, pemerataan guru ke wilayah terpencil, serta dukungan kesejahteraan bagi guru honorer. Upaya ini menjadi fokus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk memastikan kualitas belajar yang merata di seluruh daerah, termasuk daerah pesisir dan perbatasan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menegaskan pemerataan mutu pengajaran menjadi agenda mendesak pemerintah provinsi.
“Pemerataan pendidikan dari wilayah perkotaan hingga pedesaan mutlak dilakukan agar tidak ada ketimpangan kualitas sumber daya manusia di masa depan,” ujarnya usai peringatan Hari Guru di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/11).
Armin menyebut peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi guru serta persiapan program kelas bilingual sedang dipercepat untuk mendukung daya saing siswa di tingkat global. Selain itu, kebutuhan penambahan tenaga pendidik, terutama guru agama non-Islam, kini menjadi prioritas pemerintah daerah.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru non-ASN.
“Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk memutuskan rantai kemiskinan menuju kemakmuran, sehingga kualitas guru dan standarisasinya harus baik,” kata Rudy usai memimpin upacara Hari Guru Nasional 2025 di Samarinda.
Para guru honorer di Kaltim saat ini menerima insentif provinsi sebesar Rp500.000 per bulan, lebih tinggi dari insentif pusat yang berada di angka Rp300.000. Rudy menargetkan insentif tersebut dapat dinaikkan hingga Rp1.000.000 pada masa mendatang, menyesuaikan kemampuan APBD Kaltim.
Pemprov Kaltim juga memperluas penempatan guru berkualitas ke wilayah-wilayah terpencil, termasuk Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai langkah mengatasi ketimpangan akses pendidikan.
“Langkah pemerataan ini dinilai krusial agar seluruh anak didik di Kalimantan Timur mendapatkan hak pengajaran dengan kualitas yang seragam tanpa memandang lokasi tempat tinggal,” lanjut orang nomor satu di lingkungan Pemprov Kaltim ini.
Selain kesejahteraan dan pemerataan tenaga pendidik, jaminan perlindungan profesi guru turut menjadi perhatian. Rudy menjelaskan bahwa telah ada kerja sama antara Mendikdasmen dan Kapolri terkait penerapan restorative justice terhadap persoalan hukum yang terjadi selama proses belajar mengajar.
“Kolaborasi lintas lembaga di tingkat pusat tersebut menyepakati penerapan pendekatan restorative justice dalam menangani persoalan hukum yang terjadi selama proses belajar mengajar,” tegasnya.
Upaya pemerintah ini mendapat dukungan penuh dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI Kaltim) yang memastikan siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Ketua PGRI Kaltim, Profesor Yonathan Palinggi, menegaskan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan guru dalam menjalankan profesi.
“Guru harus bisa fokus mengajar tanpa rasa takut, itulah sebabnya kami menjalin nota kesepahaman dengan Kapolri agar kasus yang menimpa guru diselesaikan secara internal terlebih dahulu,” tuturnya.
PGRI telah menyiapkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) serta Dewan Kehormatan Guru (DKG) untuk menangani berbagai persoalan yang menimpa tenaga pendidik. Yonathan menekankan bahwa mekanisme internal semacam ini dapat mencegah kriminalisasi guru dan memastikan keadilan bagi pendidik. Ia juga mencontohkan keberhasilan PGRI mengadvokasi kasus dua guru di Luwu yang akhirnya direhabilitasi oleh Presiden.
Yonathan berharap pemerintah daerah terus memperkuat insentif dan tunjangan bagi guru, sejalan dengan target Gubernur Rudy Mas’ud menjadikan Kaltim sebagai barometer pendidikan nasional. (red)
